1. Exquisite Tweets from @CumaSiBudi, @SuburBur, @AsepSuwarno77, @bagjacaraka, @pialangiseng, @CynicCandy, @TuluzV

    snydezCollected by snydez

    A thread

    Yth. @jokowi @Kemenag_RI @mohmahfudmd , Lampiran SK MUI no SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 ttg Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk no. 3 huruf (d) melanggar UU no 8 Thn 1999 ttg Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf (c)

    juga melanggar UU No 40 tanun 2008....

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Lamp SK MUI ttg Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk no. 3 huruf (d) ini juga melanggar UU no 40 Thn 2008 ttg Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis Psl 4 huruf (a) dgn ancaman pidana max 1 tahun dan/atau denda max 100jt (Psl 15)

    cc. @jokowi @Kemenag_RI @mohmahfudmd

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Lamp SK MUI ttg Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk no. 3 huruf (d) ini juga sama sekali tdk berdasar hukum syar'i

    Ambil contoh dlm Kitab Bidayatul Mujtahid (hal 362-391) ttg Makanan Halal, sama sekali tdk ada dalil pembenarnya

    Cc. @jokowi @Kemenag_RI @mohmahfudmd

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Pakailah kitab lain (Fiqh Sunnah, Majmu' Fatawa, dst), tidak akan ditemukan dasar hukum/dalil Lamp SK MUI ttg Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk no. 3 huruf (d)

    Ini hanya mengarang bebas sesuai isi jidatnya @MUIPusat

    Cc. @jokowi @Kemenag_RI @mohmahfudmd

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Walau sertifikasi Halal sdh dipindahkan dari @MUIPusat ke @Kemenag_RI melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tetap masih ada campur tangan MUI disini

    Artinya, selama Lamp SK MUI ttg Ketentuan ... no. 3 huruf (d) itu masih ada, maka kontroversi ini akan terus berlanjut

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Pemerintah harus bertindak tegas terhadap hal ini, karena yang jadi korban adalah para pelaku usaha, bukan MUI

    MUI, yg cuma wadah silaturahmi, tapi bisa menentukan nasib ekonomi pelaku usaha se-Indonesia

    Kan fak

    cc. @jokowi @mohmahfudmd @Kemenag_RI

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Dalam semua kitab Fiqh, yang dibahas disana adalah "Kriteria Makanan Haram", dgn qiyas tersebut, maka yang harus dilakukan oleh @Kemenag_RI dalam menentukan penilian kriteria produk halal adalah ttg haram atau tidaknya, bukan halal ato tidak

    cc. @jokowi @mohmahfudmd @Kemenag_RI

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Semua ulama sepakat, bahwa haram itu ada 2: Haram Lidzatihi (krn dzatnya, mi: Babi Anjing dkk) dan Haram Lighairihi (krn faktor eksternal, halal yg berubah menjadi haram karena adanya sebab lain, misal: disembelih tidak bismillah, dst)

    Lha lampiran SK MUI no 3 huruf (d) ini apa?

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

    Dan jika pemerintah benar2 ingin menegakkan hukum, maka SK MUI yg telah nyata mlanggar 2 UU sekaligus (UU no 8 1999 Psl 7 huruf (c) dan UU No 40 2008 Psl 4 huruf (a)) ini harus dibatalkan

    Atau, seluruh pengurus MUI harus dipidana (Pasal 15)

    cc. @jokowi @mohmahfudmd @Kemenag_RI

    Reply Retweet Like

    CumaSiBudi

    I'm Just Budi

  2. Setuju.. MUI atau Depag atau siapapun, tentukan saja keharaman suatu produk agar tidak dikonsumsi oleh yang tidak ingin mengkonsumsi produk haram.
    Termasuk haramkan hartanya para koruptor yg dinikmati keluarganya itu.. Beri mereka label HARAM.

    Reply Retweet Like

    SuburBur

    BurSubur

  3. Untuk sertifikasi yg tdk bisa dikeluarkan oleh MUI, silahkan dateng ke Aki, jangankan Coklat Valentin, Kueh Natal dan Mie Go Chi Pa Cai, Lele dibikin Asinan aja Aki Sertifikasi.
    Bubarin aja MUI bikin ribet mulu..
    twitter.com/CumaSiBudi/sta…

    I'm Just Budi @jokowi @Kemenag_RI @mohmahfudmd , Lampiran SK MUI no SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 ttg Ketentuan Penulisan Nama Produk dan Bentuk Produk no. 3 huruf (d) melanggar UU no 8 Thn 1999 ttg Perlindungan Konsumen pasal 7 huruf (c)

    juga melanggar UU No 40 tanun 2008....

    Reply Retweet Like

  4. Jadi yang perlu dipertegas itu keharaman sesuatu, bukan kehalalannya. Karena pada dasarnya segala sesuatu itu halal, kecuali dinyatakan haram. Begitu bukan mas Budi?

    Reply Retweet Like

    bagjacaraka

    Paijo Bejo

  5. Ini bisa menghambat investasi lho pak, pak jokowi kan katanya mau menggigit siapa saja yg menghambat investasi....gigit tuh

    Reply Retweet Like

  6. Biaya sertifikasi sekitar rp 35 jt-an. Trus tiap tahun ada audit.. kena biaya lagi..

    Reply Retweet Like

    CynicCandy

    blabber_candy